Perekonomian Indonesia

Masalah Pembangunan di Provinsi Bali yang berkaitan dengan Pertumbuhan Perekonomian

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal akan keindahan tempat wisatanya. Bali merupakan salah satu tempat pariwisata favorit bagi wisatawan dalam maupun luar negeri. Namun dibalik itu semua provinsi Bali juga memiliki berbagai masalah dalam pertumbuhan perekonomiannya. Masalah yang paling umum terjadi di setiap provinsi di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan seakan tak pernah luput dari kehidupan. Adapun jumlah keluarga miskin di Provinsi Bali sebanyak 134.804 KK, yang tersebar di Sembilan kabupaten dan kota. Lebih lanjut diketahui Kabupaten Buleleng mempunyai Rumah Tangga Miskin (RTM) terbesar yaitu, 45.187 KK terdiri atas 2.856 KK  sangat miskin, 16.172 KK miskin dan 26.159 KK hampir miskin. Sedangkan kabupaten/kota yang terendah adalah Denpasar sebesar 3.571 KK. Terdiri atas 275 KK sangat miskin, 1236 miskin dan 77, 406 KK hampir miskin.

Kemiskinan tidak hanya berbicara masalah pendapatan yang rendah, tetapi juga menyangkut berbagai persoalan seperti pemukiman yang buruk, rendahnya pembangunan.  Selain masalah kemiskinan provinsi Bali memiliki masalah lain yaitu mengenai ketenagakerjaan. Semakin banyaknya angkatan kerja yang bekerja tetapi ybs tidak mendapat upah. Kelompok ini disebut dengan istilah “pekerja tak dibayar”, yaitu seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah atau gaji baik berupa uang ataupun barang. Dan juga masih banyaknya pengangguran. Ternyata dibalik kekayaan yang melimpah terdapat berbagai permasalahan dalam  bidang perekonomiannya.

Tahun 2005 pertumbuhannya mencapai 5,56 persen dan tahun 2006 turun menjadi 5,28 persen. Dua tahun berikutnya pertumbuhannya terus meningkat sehingga tahun 2008 menjadi 5,97 persen. Tetapi tahun 2009 menurun lagi menjadi 5,33 persen. Ini berarti selama periode 2005-2009 ekonomi Provinsi Bali tumbuh rata-rata 5,61 persen per tahun. Capaian ini jauh dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Bali dimana tahun 2009 ditentukan sebesar 6,65 persen. Di samping tidak mencapai target, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali juga masih dibawah angka nasional. Tahun 2007 dan 2008 ekonomi nasional tumbuh lebih dari 6,0 persen.

 Kebijakan-Kebijakan Pemerintah

Sejauh ini pemerintah Bali telah mengusahakan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah yang terjadi di wilayahnya. Diantara kebijakan-kebijakan ada empat strategi utama yang paling utama, yaitu         :

  1. Membuka lapangan atau peluang kerja yang seluas-luasnya dari wilayah perkotaan hingga kepelosok desa.
  2. Meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang memberikan kemudahan bagi masuknya investasi dengan proses serta mekanisme perizinan sesuai dengan hukum.
  3. Menjaga stabilitas wilayah (pusat maupun daerah) agar tetap kondusif guna menumbuhkan kepercayan rakyat dan pihak investor melalui penegakan supremasi hukum.
  4. Menjaga sumber-sumber daya lingkungan sebagai sumber utama keberlangsungan serta kualitas hidup seluruh masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang.

Peraturan Perundangan yang Mendukung Kebijakan Tersebut

Untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut tentunya didukung dengan adanya peraturan perundangan yang mengatur. Undang–undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial selama ini telah menjadi landasan yuridis formal dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 45. Didalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya.

 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial yang layak yang diatur dengan undang-undang.

Referensi  :


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s